tugas etika bisnis 2

MAKALAH  ETIKA BISNIS

                                                   
                                                         

Disusun Oleh :

                                                            Nama    : Intan Kelian
                                                            NIM     : 01210018








                            

FAKULTAS EKONOMI MANAJEMEN

UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA

 KASUS PELANGGARAN ETIKA BISNIS

 

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Di Negara kita banyak sekali perusahaan yang telah melakukan pelanggran hukum dengan sengaja atau tidak sengaja. Sebuah perusahaan yang sedang mengalami penurunan (pailit) akhirnya memutuskan untuk melakukan PHK kepada karyawannya. Namun dalam melakukan PHK itu, perusahaan sama sekali tidak memberikan pesongan sebagaimana yang diatur dalam UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan. Maka perusahaan sepeti ini tidak bisa didiam kan begitu saja. Sebagai karyawan harus mendapatkan hak atas ketenaga kerjaan.

Dimana tanggung jawab perusahaan ada 3 Syarat :

1. Mengandaikan bahwa suatu tindakan di lakukan secara sadar.
2. Mengandaikan adanya kebebasan dalam melakukan tindakan secara bebas
3. Orang yang melakukan tindakan memang mau melakukan tindakan itu sendiri.

BAB II
PEMBAHASAN

Penerapan Etika pada Organisasi Perusahaan

Dapatkan pengertian moral seperti tanggung jawab, perbuatan yang salah dan kewajiban

diterapkan terhadap kelompok seperti perusahaan, ataukah pada orang (individu) sebagai

perilaku moral yang nyata?

Ada dua pandangan yang muncul atas masalah ini :

Ekstrem pertama, adalah pandangan yang berpendapat bahwa, karena aturan yang

mengikat, organisasi memperbolehkan kita untuk mengatakan bahwa perusahaan

bertindak seperti individu dan memiliki tujuan yang disengaja atas apa yang mereka

lakukan, kita dapat mengatakan mereka bertanggung jawab secara moral untuk tindakan

mereka dan bahwa tindakan mereka adalah bermoral atau tidak bermoral dalam

pengertian yang sama yang dilakukan manusia.

Ekstrem kedua, adalah pandangan filsuf yang berpendirian bahwa tidak masuk akal

berpikir bahwa organisasi bisnis secara moral bertanggung jawab karena ia gagal

mengikuti standar moral atau mengatakan bahwa organisasi memiliki kewajiban moral.

Organisasi bisnis sama seperti mesin yang anggotanya harus secara membabi buta

mentaati peraturan formal yang tidak ada kaitannya dengan moralitas. Akibatnya, lebih

tidak masuk akal untuk menganggap organisasi bertanggung jawab secara moral karena

ia gagal mengikuti standar moral daripada mengkritik organisasi seperti mesin yang gagal

bertindak secara moral.

Karena itu, tindakan perusahaan berasal dari pilihan dan tindakan individu manusia,

indivdu-individulah yang harus dipandang sebagai penjaga utama kewajiban moral dan

tanggung jawab moral : individu manusia bertanggung jawab atas apa yang dilakukan

perusahaan karena tindakan perusahaan secara keseluruhan mengalir dari pilihan dan

perilaku mereka. Jika perusahaan bertindak keliru, kekeliruan itu disebabkan oleh pilihan

tindakan yang dilakukan oleh individu dalam perusahaan itu, jika perusahaan bertindak

secara moral, hal itu disebabkan oleh pilihan individu dalam perusahaan bertindak secara

bermoral.

• Pelanggaran etika bisnis terhadap hukum

Sebuah perusahaan X karena kondisi perusahaan yang pailit akhirnya memutuskan untuk melakukan PHK kepada karyawannya. Namun dalam melakukan PHK itu, perusahaan sama sekali tidak memberikan pesongan sebagaimana yang diatur dalam UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam kasus ini perusahaan x dapat dikatakan melanggar prinsip kepatuhan terhadap hukum.

• Pelanggaran etika bisnis terhadap akuntabilitas

Sebuah RS Swasta melalui pihak Pengurus mengumumkan kepada seluruh karyawan

yang akan mendaftar PNS secara otomotais dinyatakan mengundurkan diri. A sebagai

salah seorang karyawan di RS Swasta itu mengabaikan pengumuman dari pihak pengurus

karena menurut pendapatnya ia diangkat oleh Pengelola dalam hal ini direktur, sehingga

segala hak dan kewajiban dia berhubungan dengan Pengelola bukan Pengurus. Pihak

Pengelola sendiri tidak memberikan surat edaran resmi mengenai kebijakan tersebut.

Karena sikapnya itu, A akhirnya dinyatakan mengundurkan diri. Dari kasus ini RS

Swasta itu dapat dikatakan melanggar prinsip akuntabilitas karena tidak ada kejelasan

fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban antara Pengelola dan Pengurus Rumah

Sakit

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

1. Sebagai karyawan yang mengerti akan undang – undang ketenagakerjaan sebaiknya perusahaan seperti ini di laporkan di badan hukum Depnaker di karenakan telah melakukan pelanggaran etika bisnis terhadap hukum karena perusahaan merupakan Badan Hukum, dibentuk berdasarkan hukum dan disahkan dengan aturan yang legal contoh : Hak Milik Pribadi, Hak Paten, Merk. Dsb.
2. Sebagai karyawan di rumah sakit swasta berhak mendapat hak sebagai karyawan dimana dalam undang – undang terdapat bunyi :

1.                  Perjanjian kerja dibuat secara tertulis atau lisan.

2.                  Perjanjian kerja yang dipersyaratkan secara tertulis dilaksanakan sesuai dengan 

peraturan perundang undangan yang berlaku.

3.                  Perjanjian kerja dibuat atas dasar :

a. kesepakatan kedua belah pihak;

b. kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum;

c. adanya pekerjaan yang diperjanjikan; dan

d. pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum,

kesusilaan, dan peraturan perundang undangan yang berlaku.

3.2  Saran

Untuk mewujudkan etika dalam berbisnis perlu pembicaraan yang transparan antara semua pihak, baik pengusaha, pemerintah, masyarakat agar jangan hanya satu pihak saja yang menjalankan etika Sementara pihak lain berpijak kepada apa yang mereka inginkan. Etika bisnis tidak akan dilanggar jika ada aturan dan sangsi yang jelas. Apabila ada yang melanggar aturan diberikan sangsi yang tegas untuk memberi pelajaran kepada yang bersangkutan.

 





 2